Duta Berita Nusantara | MUSI RAWAS
Komitmen resmi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk mencapai Kemandirian Fiskal sedang diuji oleh realitas penunjukan pejabat di lapangan.
Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemda se-Sumatera Selatan baru-baru ini di Palembang, secara tegas menyerukan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang kompeten dan berintegritas untuk mengelola keuangan daerah.
Bupati juga menekankan perlunya transformasi digital agar sistem pajak dan retribusi lebih transparan dan efisien.
Namun, komitmen itu seakan cuma Buih, Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan, menuding implementasi komitmen tersebut gagal total di lembaga paling krusial: BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah).
Dinding Kontradiksi: Tuntutan Kompetensi Bupati vs. Realitas Plt
LGI Sumsel menyoroti penunjukan Hj. Yulita Anggraini, S.H., M.H. sebagai Plt Kepala BPPRD di Musi Rawas. Yulita Anggraini, seorang Pejabat Fungsional Asesor SDM Aparatur (ahli kepegawaian) dan mantan pejabat Lubuklinggau yang terkena “pengungsian politik” pasca-Pilkada, kini memimpin ujung tombak pendapatan daerah.
“Bupati berbicara tentang ‘aparatur yang kompeten’ di Rakor, tapi di daerahnya sendiri, pimpinan BPPRD—kunci PAD—diisi oleh ahli Kepegawaian, bukan ahli fiskal. Ini bukan hanya inkonsistensi, tapi pengkhianatan terhadap prinsip meritokrasi,” kritik keras Ketua DPW LSM LGI Sumsel, Al Anshor, SH.,C.MSP.
LGI menduga penunjukan ini adalah solusi politik paksa dan bukan didasari pada kompetensi fiskal yang diwajibkan untuk posisi sepenting itu.
Kritik LGI semakin valid mengingat kondisi keuangan Musi Rawas yang genting. Data menunjukkan:
PAD Lumpuh: Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 60,98% dari target yang ambisius. Angka ini jauh di bawah realisasi dana transfer pusat (TKDD) yang mencapai 70,56%.
Kinerja Terburuk: Komponen terpenting PAD, yaitu Lain-Lain PAD yang Sah, realisasinya menjadi yang paling rendah, hanya 58,97%.
Belanja Mandek: Realisasi Belanja Daerah secara keseluruhan juga masih rendah, hanya mencapai 48,46%, mengindikasikan bahwa uang rakyat tidak dibelanjakan secara efisien untuk pembangunan.
“Bagaimana mungkin Musi Rawas bisa mencapai kemandirian fiskal dan mengimplementasikan transformasi digital Pajak seperti yang dijanjikan Bupati, jika pemimpin badan penerimaan daerahnya tidak memiliki dasar keahlian yang relevan? Krisis anggaran Musi Rawas akan semakin memburuk jika ini hanya masalah ‘deal-dealan’ politik,” tutup LGI, menuntut audit segera terjadi evaluasi terhadap penunjukan ini.
LGI mendesak Bupati Ratna Machmud untuk membuktikan komitmennya dengan mengevaluasi ulang penunjukan Plt BPPRD dan menempatkan profesional sejati di kursi strategis tersebut. (Yung/Timsus)
