Jakarta – Duta Berita Nusantara.com
Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (Kemen PPPA), Veronica Tan yang berlangsung di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara No. 15, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
Dalam pertemuan ini, LPAI menyampaikan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Indonesia, khususnya berdasarkan hasil Kongres Anak Indonesia (KAI) 2025. Salah satu fokus utama adalah penyampaian 10 poin Suara Anak Nasional yang mewakili aspirasi anak-anak dari 34 provinsi di Indonesia. Diantaranya, isi pendidikan yang merata dan berkualitas, perlindungan di era digital, akses layanan kesehatan, pemenuhan hak sipil, serta lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.
Secara khusus, anak-anak juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap paparan produk tembakau dan iklannya yang masih masif telihat di sekitar mereka. Dalam kesempatan tersebut, LPAI bersama perwakilan anak menekankan tiga rekomendasi utama sebagai bagian dari upaya perlindungan anak:
1. Melarang total iklan, promosi, dan sponsorship rokok (IPSR) agar anak-anak tidak menjadi target industri rokok.
2. Menaikan cukai dan harga rokok untuk membuat produk ini tidak terjangkau oleh anak dan remaja.
3. Menerapkan kemasan standar (plain packaging) agar anak-anak memahami bahaya rokok sejak dini dan tidak tertarik dengan strategi desain rokok yang menyesatkan.
Ketiga poin tersebut mendapat tanggapan positif dari Wakil Presiden RI dan Wakil Menteri Kemen PPPA. Keduanya menyampaikan dukungan atas aspirasi anak-anak dan berkomitmen untuk meneruskan suara mereka dalam penguatan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan perlindungan anak.
Audiensi ini menjadi langkah penting guna memastikan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik dan memperkuat komitmen negara dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat dan ramah anak. LPAI berharap melalui momentum ini, regulasi yang lebih tegas dan berpihak pada kepentingan terbaik anak dapat segera diimplementasikan secara nyata di seluruh Indonesia.(Den/Dbn)
