Duta Berita Nusantara| Batam
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menjaga dan mendukung investasi nasional dengan penguatan kebebasan masyarakat sipil, hak berserikat, dan kebebasan berkumpul sebagai pilar strategis dalam meningkatkan berbagai sektor investasi.
Hadir untuk membuka acara rapat koordinasi, Brigjen TNI Arudji Anwar selaku Asisten Deputi Koordinasi Ormas Kemenko Polkam menegaskan bahwa pentingnya kebebasan masyarakat sipil dalam rangka menciptakan keamanan untuk mendukung peningkatan investasi.
“Forum ini hadir untuk mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk menjadi Pionir dalam mempromosikan semangat persatuan, toleransi, moderasi beragama, kerukunan, dan kebhinekaan, yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap pembangunan dan investasi” tegasnya di Batam, Kamis (20/11/2025).
Arudji juga menambahkan bahwa pentingnya kebebasan masyarakat sipil dijunjung agar mampu menciptakan stabilitas keamanan. Apalagi terhadap Kota Batam, dimana Batam adalah salah satu pintu gerbang investasi yang ada di Indonesia, melalui letak geografis serta infrastruktur yang ada, menjadikan Kota Batam merupakan salah satu kota dengan peningkatan Investasi Nasional tertinggi.
“Batam merupakan salah satu barometer ekonomi dan investasi yang signifikan di tingkat nasional. Dengan berbagai nilai strategis yang disandang Batam dalam menopang investasi nasional, kami merasa perlu untuk terusbersinergi dengan jajaran Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Batam, dan segenap elemen masyarakatnya” tambahnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, serta lembaga masyarakat sipil lainnya. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan perlindungan hak-hak sipil, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945, sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan. Selain itu, forum ini menjadi wadah diskusi dan pertukaran masukan terkait penguatan kebebasan sipil.
Berdasarkan data Kemendagri per 7 November 2025 tercatat sebanyak 634.734 Ormas yang aktif di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah ormas tersebut, merupakan suatu aset berharga untuk mendukung pembangunan nasional, dengan syarat ormas-ormas tersebut terus diperkuat peran dan fungsinya, dilakukan pengawasan, dan mendapatkan dukungan program pemberdayaan.
Hal ini menjadi perhatian pemerintah, mengingat pembinaan ormas perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi kebijakan, dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah daerah juga memiliki peran aktif dalam membina ormas dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan sehingga mampu mendorong roda perekonomian daerah.
Ormas memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan investasi. Di Kota Batam, beberapa faktor yang mendorong meningkatnya investasi antara lain stabilitas sosial yang terjaga, partisipasi publik yang konstruktif, kepastian hukum, serta iklim demokrasi yang sehat. Kehadiran ormas yang berperan secara positif memberikan kontribusi signifikan terhadap kondisi tersebut. Dampaknya terlihat pada semakin menurunnya risiko konflik sosial, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, tumbuhnya kepercayaan investor, serta semakin besarnya minat terhadap investasi yang berkelanjutan.
Forum yang digelar Kemenko Polkam ini menjadi kesempatan strategis bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam menjaga kebebasan sipil, mempererat persatuan, dan memperkuat stabilitas nasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan investasi secara nasional. Dengan jumlah organisasi kemasyarakatan yang kini melampaui 630 ribu, potensi besar tersebut perlu diarahkan melalui upaya pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Keterlibatan aktif pemerintah daerah, kalangan akademisi, dan masyarakat luas sangat dibutuhkan, bahkan menjadi faktor utama dalam memperkuat demokrasi sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban.
Oleh sebab itu, pengelolaan demokrasi, stabilitas, dan investasi harus dilakukan secara tepat agar mampu mendukung terwujudnya tujuan dan kepentingan nasional.
Sumber: Humas Kemenkopolkam
