Oleh : Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP); dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC)
Duta Berita Nusantara | Papua
Operasi militer di tanah Papua telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan tujuan mengamankan wilayah dan menekan perlawanan rakyat Papua. Namun, operasi ini justru memicu konflik dan kekerasan yang berkepanjangan.
Latar Belakang Konflik
Konflik di Papua berakar dari sejarah panjang penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah Indonesia. Kehadiran militer di Papua telah memperkuat praktik kolonialisme dan kapitalisme, serta memicu kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Operasi Militer dan Dampaknya
Operasi militer di Papua telah menyebabkan banyak korban jiwa, pengungsian, dan kerusakan lingkungan. Contohnya, operasi militer di Nduga pada 2018-2020 menyebabkan 205 orang tewas dan 37.000 penduduk mengungsi.
Penambahan Pasukan dan Markas Militer
Pemerintah Indonesia telah menambah pasukan dan markas militer di Papua, termasuk Kodim dan Polres. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Papua akan menjadi “rumah militer-polisi” dan meningkatkan risiko konflik.
Dampak terhadap Masyarakat
Kehadiran militer di Papua telah mempersempit ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Masyarakat sipil yang menyuarakan kepentingan orang asli Papua seringkali berbenturan dengan militer.
Seruan untuk Menghentikan Operasi Militer
Dewan Gereja Papua (WPCC) telah menyerukan pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi militer di Papua dan memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat Papua.
