Bandung |Duta Berita Nusantara.com
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyebut data kependudukan adalah basis utama pembangunan kota Bandung. Hal itu penting untuk pengambilan keputusan yang tepat.
“Data kependudukan merupakan hulu dari berbagai pelayanan publik. Jika datanya akurat dan terintegrasi, maka kebijakan yang dibuat akan lebih tepat sasaran, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Erwin memyatakan hal itu saat Rapat Koordinasi Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Kolaborasi Lintas Sektor yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung di Hotel Luminor, Metro Indah Mall, Rabu 27 Agustus 2025.
Erwin juga mengapresiasi komitmen Disdukcapil dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam pemanfaatan data. Menurutnya, upaya ini sejalan dengan arah transformasi digital yang tengah digencarkan Pemkot Bandung.
“Kerja sama ini bukan hanya mempercepat layanan, tapi juga menjaga transparansi dan keamanan data warga. Saya berharap inovasi ini terus diperluas sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.
Dalam rapat koordinasi, ditampilkan empat aplikasi yang menjadi instrumen kerja sama, yakni Pelangi, Orkes, Teras, dan Siap Pak. Dengan rincian kerja sama dengan sejumlah kolaborator:
1. Aplikasi Pelangi, dimanfaatkan sejumlah rumah sakit dan klinik;
2. Aplikasi Orkes, digunakan oleh sektor swasta. Salah satunya unsur perhotelan;
3. Aplikasi Teras diterapkan lintas OPD, mulai dari Disnaker, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM), Dinas Sosial (Dinsos), hingga kecamatan dan rumah sakit daerah;
4. Aplikasi Siap Pak, diterapkan oleh sejumlah instansi Pengadilan Agama Bandung dan Kementerian Agama Kota Bandung.
Selain itu, pemanfaatan data kependudukan juga telah diperluas pada layanan perbankan. Hal ini mempermudah masyarakat saat membuka rekening atau mengakses layanan keuangan dengan data kependudukan yang terverifikasi.
Sementara itu,Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar menuturkan, data kependudukan adalah fondasi penting dalam memberikan layanan publik.
Karenanya, integrasi data melalui kerja sama lintas sektor akan memastikan pelayanan publik lebih cepat, tepat, aman, dan transparan.
“Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang telah menyelesaikan perjanjian kerja sama dengan seluruh OPD. Ini menunjukkan komitmen kita untuk menghadirkan layanan yang membahagiakan masyarakat,” ujar Tatang.
Di sisi lain, Pemkot Bandung juga memastikan keamanan informasi. Setiap OPD yang mengakses data kependudukan harus memiliki sertifikasi ISO 27001, sebagai bentuk komitmen menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi warga.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkot Bandung berharap integrasi dan pemanfaatan data kependudukan dapat menjadi contoh bagi daerah lain, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi warga Kota Bandung.
(Burhan)
