PALEMBANG | Duta Berita Nusantara
Carut-marut penyaluran bantuan pangan gratis dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PUSRI di Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang, kian memanas dan membuka tabir dugaan maladministrasi di tingkat bawah. Ribuan paket sembako yang seharusnya menjadi angin segar bagi warga miskin di bulan Ramadan kini justru tertahan akibat ego sektoral birokrasi.
Puncak ketegangan terekam dalam sebuah video amatir, yang Dalam tayangan tersebut, terlihat perdebatan sengit di dalam kantor Kelurahan 3 Ilir. Sebanyak 7 Ketua RT menolak keras kebijakan sepihak kelurahan yang memukul rata kuota sembako sebanyak 65 paket per RT. Mereka menuntut agar bantuan didistribusikan secara proporsional sesuai dengan data riil Kepala Keluarga (KK) yang telah diajukan sebelumnya.
Tim investigasi LGI, menemukan fakta mengejutkan dari dokumen internal Juknis Program TJSL Bantuan Bahan Pangan Gratis Tahun 2026 PT PUSRI. Dokumen tersebut mengungkap adanya indikasi kuat pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak Kelurahan 3 Ilir.
Dalam SOP tertulis jelas: “Paket bantuan bahan pangan akan langsung dibagikan kepada penerima manfaat di titik-titik lokasi per Kelurahan… yang mana proses pembagian dan pengawasannya akan di-handle oleh Tim Volunteer (Karyawan / TI) PT PUSRI.”
Selain itu, jadwal distribusi untuk Kelurahan 3 Ilir (Batch II) seharusnya sudah tuntas pada 2 hingga 9 Maret 2026. Faktanya, pihak kelurahan justru mengambil alih kendali barang, mengubah skema menjadi pukul rata, dan menahan logistik tersebut hingga pertengahan bulan.
Fenomena “Ping-Pong” Birokrasi: Lurah Melempar, PUSRI Menghilang
Ketua DPW Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP, yang turun langsung mengklarifikasi kasus ini, mencoba melakukan konfirmasi kepada Lurah 3 Ilir, Riki, melalui pesan WhatsApp pada Selasa malam (17/3).
Dalam balasan singkatnya, Riki membantah adanya keributan dan menyebutnya hanya kesalahpahaman biasa. “Oh bukan ribut pak, cuma miss bae,” tulisnya. Mengejutkannya, Riki justru terkesan lari dari tanggung jawab atas kebijakan sepihak di kantornya sendiri dengan membalas, “Langsung tanyakan sama pihak TJSL bae konfirmasi.”
Mengikuti arahan Lurah, kemudian menghubungi Raka Aditya selaku perwakilan TJSL PT PUSRI. Ironisnya, pesan WhatsApp yang dikirimkan hanya dibaca tanpa balasan. Bahkan, dua kali panggilan telepon suara sama sekali tidak dijawab.
“Ini benar-benar fenomena ping-pong birokrasi yang memalukan. Lurah ‘cuci tangan’ melempar bola ke PUSRI, tapi saat PUSRI dihubungi malah menghilang dan bungkam. Semua pihak terkesan ketakutan dan lari dari tanggung jawab,” tegas Al Anshor.
Di tengah krisis kepercayaan ini, otoritas tingkat kecamatan justru bergerak lamban. Dihubungi secara terpisah, Plt. Camat Ilir Timur II Palembang, Susanto Umar, S.KM., M.Si., hanya memberikan jawaban normatif bahwa pihaknya “masih meminta klarifikasi langsung dari pihak kelurahan.”
Lambatnya penanganan ini menuai kritik pedas dari LGI Sumsel, terkait Fenomena banyaknya jabatan krusial yang hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dinilai menjadi biang keladi lemahnya ketegasan di lapangan.
“Inilah dampak buruk dari birokrasi yang dipimpin oleh pejabat sementara atau ‘Plt Berjamaah’. Ketika ada krisis yang merugikan masyarakat luas, responnya lambat. Seorang Plt terkesan kurang memiliki keberanian untuk langsung memanggil, mengaudit, dan menindak tegas bawahannya yang diduga menyalahi aturan. Warga butuh kepastian hari ini, bukan sekadar menunggu proses klarifikasi yang tak berujung,” berang Al Anshor.
Hingga berita ini diturunkan, nasib paket sembako PUSRI di Kelurahan 3 Ilir masih menggantung tanpa kejelasan. Publik kini mendesak Walikota Palembang untuk segera turun tangan membereskan arogansi birokrasi ini sebelum memicu gejolak sosial yang lebih besar di tengah masyarakat. (Timsus)
