Duta Berita Nusantara | Palembang
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Tangerang Selatan, Mohammad Ervin Ardani, menegaskan arah kebijakan program kerja pariwisata 2026 akan difokuskan pada penguatan event unggulan dan optimalisasi destinasi, dengan penekanan penting pada pemisahan kewenangan antara sektor pariwisata dan kebudayaan.
Hal tersebut disampaikan Ervin dalam wawancara khusus bersama awak media di ruang kerjanya, Gedung 2 lantai 5 Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Selasa (28/4/2026).
“Seringkali teman-teman, bahkan di internal pemerintahan, masih mencampuradukkan antara urusan kebudayaan dan pariwisata. Padahal ini dua hal berbeda dalam struktur pemerintahan,” ujar Ervin.
Menurutnya, secara kelembagaan, Dinas Pariwisata Tangsel hanya mengurusi kepariwisataan saja, sementara kebudayaan berada di perangkat daerah lain.
Kondisi ini berbeda dengan sebagian besar daerah lain di Banten yang masih menggabungkan dua sektor tersebut dalam satu dinas.
“Dari delapan kabupaten/kota di Banten, hanya Tangsel yang Dispar-nya berdiri sendiri tanpa kebudayaan. Konsekuensinya, seluruh urusan seni, budaya, hingga pembinaan sanggar ada di dinas lain,” jelasnya.
Ia mencontohkan, kegiatan seperti pembinaan kesenian, lomba seni, hingga pengelolaan dewan kesenian bukan berada di bawah Dispar.
Namun, ketika kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk event di destinasi wisata, maka Dispar memiliki peran dalam pelaksanaan dan promosi.
“Kalau event itu digelar di destinasi wisata, itu masuk ke kami. Tapi kalau tidak, ya kembali ke dinas yang mengampu kebudayaan,” tegasnya.
Fokus Program 2026: Event dan Destinasi
Dalam kesempatan tersebut, Ervin juga mengungkapkan bahwa salah satu program unggulan tahun ini adalah penguatan Tangsel Festival sebagai motor penggerak pariwisata daerah.
Festival tersebut diharapkan menjadi agenda rutin berskala kota yang mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif lokal.
“Event seperti Tangsel Festival itu penting sebagai trigger. Kita dorong supaya bisa menjadi identitas pariwisata kota,” katanya.
Selain itu, Dispar juga tengah menyusun strategi pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas dan potensi lokal di tingkat kecamatan.
“Kita ingin ada pemerataan. Jangan hanya terpusat di satu titik, tapi berkembang di wilayah lain juga,” tambahnya.
Tantangan: Persepsi Publik dan Koordinasi Lintas Sektor
Ervin mengakui, tantangan utama saat ini bukan hanya pada pengembangan program, tetapi juga pada pemahaman publik dan stakeholder terkait batas kewenangan antar dinas.
Ia menilai, kurangnya pemahaman tersebut kerap menimbulkan ekspektasi yang tidak tepat terhadap Dispar.
“Kami tidak ingin dianggap lepas tangan, tapi memang harus sesuai dengan regulasi. Kalau bukan kewenangan kami, tentu tidak bisa kami ambil alih,” ujarnya.
Untuk itu, Dispar berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan dinas yang menangani kebudayaan, guna memastikan program berjalan sinergis.
Dorongan Kolaborasi dengan Media
Dalam suasana santai, Ervin juga menyambut baik kunjungan awak media sebagai bagian dari silaturahmi dan upaya membangun komunikasi yang lebih intensif.
“Kami terbuka untuk diskusi, termasuk dengan teman-teman media. Peran media penting untuk menyampaikan informasi yang utuh ke masyarakat,” katanya.
Ia berharap publikasi yang akurat dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program pariwisata serta mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan sektor tersebut.
