Dutaberitanusantara.com, Kabupaten Tangerang
Penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang kembali dipertanyakan. Proyek pengecoran lapangan dan taman bermain anak di Perumahan Villa Balaraja, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, diduga dibangun secara sembarangan di atas lahan yang berstruktur lemah dan berisiko tinggi longsor. Pantauan langsung Rabu (10/06/2026) membuktikan lahan tersebut memiliki riwayat keruntuhan tanah dan secara teknis tidak layak dijadikan lokasi fasilitas umum.
Padahal, aturan jelas mewajibkan setiap pembangunan didahului kajian kelayakan lahan demi menjamin keamanan dan ketahanan bangunan. Namun hal ini tampaknya diabaikan. “Kalau dibangun di tanah yang mudah longsor, berapa lama fasilitas ini bisa dipakai? Cepat rusak, lalu butuh biaya perbaikan lagi. Ini jelas pemborosan uang rakyat,” tegas RE, warga setempat.
Ketidaklayakan lokasi ini memicu kritik pedas dari Aktivis YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Buyung E. Ia menilai proyek ini menunjukkan kelalaian fatal dalam perencanaan dan pengawasan.
“Kami mengecam keras pelaksanaan proyek ini. Mengapa anggaran yang tidak sedikit nilainya justru dibuang di tempat yang jelas berbahaya? Ini bukti adanya kelalaian serius sejak tahap perencanaan hingga pengawasan di lapangan,” tandas Buyung.
Ia menegaskan risikonya tidak hanya soal kerugian keuangan daerah akibat bangunan yang mudah rusak, tetapi yang paling krusial adalah keselamatan warga—terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama fasilitas tersebut.
Buyung mendesak instansi berwenang membuka dokumen perencanaan proyek dan menurunkan tim ahli geoteknik secara independen. “Harus diperiksa: apakah ada kajian kelayakan lahan sebelum proyek dimulai? Kalau tidak ada, siapa yang bertanggung jawab? Uang rakyat tidak boleh dihabiskan untuk fasilitas yang sia-sia dan membahayakan nyawa,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum serta Inspektorat Daerah segera turun tangan. “Apakah proyek ini harus diperbaiki secara besar-besaran atau dipindahkan lokasinya? Jangan biarkan ini menjadi bom waktu yang merugikan di masa depan,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari dinas terkait. Masyarakat mendesak langkah tegas agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata, aman digunakan, dan tidak berakhir sebagai beban kerugian.
