Aspirasi Diterima Asisten I Dr.H.Apriyadi,M.Si , Mahasiswa Desak Pemerintah Bergerak Cepat Atasi Kabut Asap
PALEMBANG | Duta Berita Nusantara
Gelombang kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Sumatera Selatan kembali menggema.
Mahasiswa dari beberapa Universitas dan elemen masyarakat lainnya di kota Palembang mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk menyampaikan keresahan sekaligus tuntutan agar Pemerintah Provinsi Sumsel mengambil langkah yang lebih cepat, terukur dan nyata dalam menghadapi kondisi kabut asap yang masih berdampak terhadap masyarakat, Selasa (06/10).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti penanganan karhutla yang dinilai belum memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mereka mendesak pemerintah tidak hanya melakukan pemadaman ketika titik api muncul, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Salah satu tuntutan yang menjadi sorotan adalah batas waktu 7×24 jam bagi pemerintah untuk memberikan respons dan langkah konkret terhadap persoalan karhutla serta kabut asap.
Aspirasi mahasiswa kemudian diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Dr H.Apriyadi.M.Si.
Dalam pertemuan tersebut, Apriyadi tampak menerima penyampaian aspirasi mahasiswa secara langsung. Sejumlah poin tuntutan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk desakan agar persoalan karhutla tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diikuti tindakan konkret di lapangan.
” Kami dari Pihak Pemprov Sumsel akan segera menindaklanjuti tuntutan dari adik-adik mahasiswa,” jelas Apriyadi disela-sela kerumunan Mahasiswa sore hari tadi
Apriyadi diminta menandatangani beberapa Poin tuntutan untuk disetujui dan disampaikan terbuka kepada Mahasiswa yang berdemo hari ini
Kabut Asap Bukan Sekadar Persoalan Lingkungan
Mahasiswa menilai kabut asap telah berkembang menjadi persoalan yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari kesehatan masyarakat, pendidikan, aktivitas ekonomi hingga keselamatan warga.
Sebelumnya, dalam aksi mahasiswa di Kantor Gubernur Sumsel, mahasiswa juga menyoroti perlunya transparansi anggaran penanganan karhutla, perlindungan kesehatan masyarakat, tindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat, serta penguatan pencegahan dan perlindungan kawasan gambut.
Bahkan, dalam aksi sebelumnya mahasiswa Universitas Sriwijaya memberikan kartu merah kepada Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai simbol kritik terhadap penanganan karhutla yang mereka nilai belum maksimal.
Pemprov Diminta Membuktikan Keseriusan
Tuntutan 7×24 jam tersebut menjadi penting karena mahasiswa menginginkan adanya ukuran yang jelas mengenai keseriusan pemerintah.
Bukan sekadar rapat.
Bukan sekadar koordinasi.
Dan bukan hanya menunggu api membesar baru bergerak.
Mahasiswa menginginkan pemerintah menunjukkan langkah nyata, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Persoalan karhutla sendiri kini menjadi perhatian luas masyarakat Sumsel. Aksi mahasiswa menunjukkan bahwa tekanan publik terhadap pemerintah semakin kuat seiring kabut asap yang masih dirasakan di sejumlah wilayah.
Kini publik menunggu: apakah dalam 7×24 jam pemerintah mampu menunjukkan langkah konkret sebagaimana tuntutan mahasiswa?
Jawaban pemerintah akan menjadi ukuran berikutnya bagi masyarakat Sumatera Selatan dalam melihat sejauh mana negara hadir menghadapi ancaman karhutla dan kabut asap.
Duta Berita Nusantara akan terus mengikuti perkembangan aspirasi mahasiswa dan respons Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dilaporkan oleh : Bagus
