JAKARTA | DUTA BERITA NUSANTARA
Pemerintah terus memperkuat sinergi nasional dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui percepatan pemadaman, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, penguatan pencegahan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 12 Oktober 2026, termasuk perhatian khusus terhadap kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (14/10/2026), menyampaikan bahwa jumlah personel penanganan karhutla meningkat 57,5 persen, dari 43.931 menjadi 69.190 orang selama periode 13 September hingga 13 Oktober 2026.
Meski demikian, berdasarkan laporan per 13 Oktober 2026, sekitar 663,61 hektare lahan masih dalam proses pemadaman sehingga diperlukan percepatan penanganan secara terpadu.
“Pemadaman harus dipercepat, pencegahan diperkuat, dan penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten. Seluruh unsur harus bergerak bersama secara terpadu agar penanggulangan karhutla berjalan efektif dan optimal,” ujar Honi.
Honi juga menyampaikan apresiasi Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman selaku Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla kepada seluruh personel gabungan dari BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, pemerintah daerah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat yang terus berjuang memadamkan api.
Apresiasi khusus diberikan kepada tenaga kesehatan yang menangani warga terdampak, terutama penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Menko Polkam berpesan agar seluruh personel tetap semangat, menjaga soliditas, serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan selama menjalankan tugas.
Terkait perkembangan operasi di lapangan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Pandjaitan, menjelaskan bahwa pemadaman difokuskan pada enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Riau.
Penanganan dilakukan melalui pengerahan personel darat dan udara, termasuk helikopter water bombing serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan situasi di lapangan.
“Operasi penanganan karhutla telah dilaksanakan secara optimal dengan melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat. Satgas Darat terus melakukan pemadaman, penyekatan, pendinginan, serta pemantauan. Sementara itu, Satgas Udara dioptimalkan ketika kondisi cuaca dan jarak pandang memungkinkan,” ungkap Berton.
Selain pemadaman, pemerintah memberikan perhatian terhadap penyelamatan satwa liar yang terdampak kebakaran.
Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyampaikan bahwa sebanyak 232 satwa liar telah diselamatkan di enam provinsi prioritas. Jumlah tersebut terdiri atas 71 orang utan, 76 bekantan, 24 trenggiling, 15 kera ekor panjang, sembilan kukang, serta satwa lainnya, termasuk lutung dan kucing hutan.
“Kami bersama para relawan dan organisasi masyarakat sipil telah menyelamatkan 232 individu satwa liar di enam provinsi prioritas. Kementerian Kehutanan tidak hanya berfokus pada perlindungan masyarakat, tetapi juga penyelamatan satwa liar yang terdampak karhutla,” ujar Ristianto.
Sementara itu, dalam aspek penegakan hukum, Bareskrim Polri mencatat 273 laporan polisi dengan 223 tersangka dalam perkara karhutla yang melibatkan perseorangan di 12 wilayah Polda hingga 13 Oktober 2026.
Untuk perkara yang melibatkan korporasi, tercatat 98 laporan polisi dengan sembilan tersangka. Kementerian Lingkungan Hidup juga meningkatkan jumlah badan usaha yang disegel dari 50 pada September menjadi 57 pada Oktober.
Adapun Kementerian Kehutanan menangani 17 korporasi dalam proses pidana serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap 26 korporasi.
Sejalan dengan upaya pemadaman dan penegakan hukum, pemerintah turut memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat terdampak asap karhutla.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Then Suyanti, menjelaskan bahwa kesiapan layanan kesehatan terus ditingkatkan, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
“Kementerian Kesehatan melakukan pemantauan terhadap penyakit ISPA, pneumonia, asma, serta iritasi mata dan kulit. Termasuk memastikan ketersediaan stok obat, bahan medis habis pakai (BMHP), serta kesiapan kapasitas puskesmas dan rumah sakit,” kata Then.
Kementerian Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan.
Menutup konferensi pers, Honi menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya hingga karhutla dapat dikendalikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan personel dan perlindungan masyarakat.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya akan buruk bagi lingkungan dan terdapat konsekuensi hukum yang berat.
Masyarakat diimbau selalu memperhatikan informasi kualitas udara dan mengikuti anjuran kesehatan dari instansi berwenang.
Sumber: Siaran Pers Kemenko Polkam RI
