Duta Berita Nusantara | Jakarta
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2026. Acara dengan tema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” diprakarsai oleh Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. FGD diselenggarakan pada Kamis 12 November 2026 secara hybrid di Hotel Grandika Iskandarsyah Jakarta Selatan, Kamis (12/11).
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Sarjono Turin, S.H., M.H., Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani mengapresiasi gagasan perubahan Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum tersebut, sekaligus menegaskan bahwa pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern. “Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem merupakan kebutuhan strategis organisasi yang sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden tentang penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Di lingkungan Kejaksaan, AI diarahkan untuk otomatisasi administrasi, analisis big data, dan sistem pendukung keputusan guna mempercepat penyusunan dokumen penyidikan, penuntutan, analisis hukum, serta pelaporan intelijen.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan AI di sektor penegakan hukum memiliki risiko tinggi karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum. Risiko tersebut meliputi manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, hingga kebocoran data rahasia.
Menurutnya, dengan belum adanya rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan sebaiknya menjadi momentum untuk membangun sistem pencegahan melalui pedoman tata kelola dan mitigasi risiko.
“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” sebut Jamintel.
Ia menegaskan bahwa penggunaan AI tidak boleh menghilangkan tanggung jawab personel dalam menjalankan tugas. AI hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan sehingga setiap hasil analisis tetap memerlukan verifikasi manusia. Pemanfaatan kecerdasan artifisial yang Kejaksaan bangun tidak boleh melegalkan kelalaian maupun pelanggaran hukum, sebab AI hanyalah instrumen pendukung keputusan (decision support system).
Lebih lanjut, Jamintel menyampaikan bahwa personel yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi bukti atau laporan maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara administratif, etik, perdata, dan/atau pidana.
Untuk itu, Jamintel mengimbau seluruh peserta FGD agar memberikan masukan strategis dalam penyusunan pedoman tata kelola dan kurikulum literasi digital. Penyusunannya juga perlu melibatkan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi seperti IAIS.
Melalui kegiatan ini, Jamintel berharap pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem dapat mewujudkan tata kelola pemanfaatan AI yang bijak dan akuntabel guna mendukung penegakan hukum yang modern dan terpercaya menuju Indonesia Emas 2045.
Menutup sambutan, Jamintel meminta para peserta FGD aktif memberikan masukan strategis serta bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, dan organisasi profesi, agar implementasi teknologi tetap berjalan sesuai koridor hukum menuju penegakan hukum yang modern dan terpercaya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Said Mirza Pahlevi, Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Ir. Lukas, MAI, CISA, IPU, Direktur I hingga Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, jajaran koordinator, kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kepala seksi di lingkungan Jamintel, Asisten Intelijen Kejati Daerah Khusus Jakarta serta para Kepala Kejaksaan Negeri se Jabodetabek. Sementara itu, Asintel lainnya, Kasi V, Kajari, Kasi Intel, dan Kacabjari seluruh Indonesia hadir secara daring melalui zoom meeting.
Sumber:
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAGUNG RI
