Duta Berita Nusantara | PALEMBANG
PPL PD Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Sumatera Selatan menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Daira, Jalan Jenderal Sudirman, lantai 4, Ruang Baturaja, Palembang, tersebut mengangkat tema “Kebijakan dalam Pengurangan/Penghapusan Sanksi Denda Administrasi Wajib Pajak”, dengan slogan “Bersinergi Kuatkan Pajak Negeri”.
Sosialisasi ini menjadi sarana penyampaian informasi mengenai kebijakan perpajakan terbaru, khususnya mekanisme penyelesaian kewajiban perpajakan dan ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
PMK 71 Tahun 2026 Permudah Penyelesaian Kewajiban Perpajakan
PMK Nomor 71 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024. Salah satu substansi penting dalam aturan tersebut adalah penyempurnaan mekanisme pengalokasian pembayaran utang pajak.
Melalui ketentuan baru ini, pembayaran terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi pokok utang pajak sebelum dialokasikan terhadap sanksi administrasi. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pokok perpajakannya.
Dalam siaran pers Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tertanggal 12 Oktober 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penyempurnaan ketentuan ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melunasi pokok utang pajak dan membuka ruang pemberian keringanan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, PMK 71 Tahun 2026 juga menyempurnakan ketentuan terkait jangka waktu penyampaian tanggapan atas hasil penelitian keberatan serta memperjelas mekanisme pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Kebijakan Pengurangan Sanksi Administratif

Dalam sosialisasi tersebut, peserta juga memperoleh penjelasan mengenai kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan KEP-239/PJ/2026.
Kebijakan ini mencakup sejumlah jenis sanksi administrasi, antara lain denda, bunga, dan kenaikan dalam kondisi tertentu sesuai kategori dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Besaran pengurangan sanksi berbeda-beda berdasarkan jenis kewajiban dan kondisi wajib pajak. Karena itu, tidak seluruh wajib pajak secara otomatis memperoleh pengurangan dengan persentase yang sama.
Kebijakan tersebut secara umum berlaku mulai 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027, dengan ketentuan khusus bagi kategori tertentu. Pengajuan permohonan juga harus mengikuti persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan.
Perlu dipahami bahwa kebijakan ini bukan pengampunan pajak secara menyeluruh. Kewajiban pokok pajak tetap harus diselesaikan, sedangkan pengurangan atau penghapusan sanksi hanya dapat diberikan apabila wajib pajak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Penyuluh Pajak Paparkan Substansi Kebijakan
Materi sosialisasi disampaikan oleh Apriandi, S.E., M.Si., selaku penyuluh pajak yang mewakili pihak DJP.
Dalam pemaparannya, peserta mendapatkan penjelasan mengenai perubahan mekanisme pembayaran utang pajak, jenis sanksi administrasi yang masuk dalam cakupan kebijakan, besaran pengurangan berdasarkan kategori, serta persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan.

Suherman: Sosialisasi Penting bagi Wajib Pajak
Ketua Umum AKP2I, Dr. Suherman Saleh, M.Sc., Ak., CA., menyampaikan bahwa sosialisasi ini sangat penting bagi wajib pajak, terutama mereka yang sedang menghadapi pemeriksaan maupun telah menerima permintaan klarifikasi dari kantor pajak melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Menurut Suherman, melalui kegiatan konsultasi dan penyuluhan, AKP2I berupaya memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera mengambil langkah penyelesaian kewajiban perpajakannya.
Ia juga mengimbau wajib pajak yang telah mendapatkan konsultasi atau penyuluhan agar segera menyelesaikan pokok utang pajaknya sebelum 20 Desember 2026.
Imbauan tersebut diharapkan dapat membantu wajib pajak mengurangi beban kewajiban yang dihadapi sekaligus mendukung penerimaan negara.
Suherman menilai kegiatan sosialisasi ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak kantor pajak wilayah, sehingga pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku menjadi lebih jelas.
Ia juga berharap para konsultan pajak dapat bekerja lebih keras dan proaktif dalam menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada wajib pajak.
Menurutnya, konsultan pajak memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan pemahaman agar wajib pajak mengetahui ketentuan yang berlaku serta dapat mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan kewajibannya.
Melalui kerja sama dan sosialisasi yang lebih luas, Suherman berharap semakin banyak wajib pajak yang memahami dan memanfaatkan kebijakan tersebut sesuai persyaratan, sehingga harapan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2026 dapat terwujud.
Ia turut menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi perpajakan kepada masyarakat. Dengan pemberitaan yang informatif, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai kebijakan pemerintah di bidang perpajakan.
Bukan Pemutihan Pajak, Kepatuhan Tetap Menjadi Kewajiban
Kebijakan melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan KEP-239/PJ/2026 diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan penyelesaian kewajiban perpajakan, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bukan berarti penghapusan seluruh kewajiban pajak. Pokok utang pajak tetap harus diselesaikan dan setiap pemberian keringanan mengikuti persyaratan serta mekanisme yang telah ditentukan.
Melalui sosialisasi ini, AKP2I Sumatera Selatan berharap informasi mengenai kebijakan perpajakan dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak. Sinergi antara pemerintah, konsultan pajak, wajib pajak, dan media diharapkan mampu mendukung terciptanya kepatuhan perpajakan serta penerimaan negara yang lebih baik.
Kemudian dari sisi penyelenggara AKP2I Pengcab Palembang berharap dengan terselenggaranya Sosialisasi ini dapat terus bersinergi serta membantu program Kanwil DJP Sumsel Babel dalam mencapai penerimaan pajak yang telah diamanahkan, demikian penutup dialog yang disampaikan Ketua Pengcab AKP2I Palembang Ratu Leny.












