Duta Berita Nusantara | JAKARTA
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, memberikan pembekalan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Tahun 2026 melalui ceramah pimpinan bertema “Pengembangan Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Bangsa Mewujudkan Resiliensi Nasional dan Daya Saing Global.”
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sasana Adhika Karyya, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan itu, Kabadiklat didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Kapusdiklat Mapim), Dr. Teuku Rachman.
Dalam pembekalannya, Harli Siregar menekankan bahwa kepemimpinan adaptif merupakan salah satu kunci penting dalam menghadapi perubahan zaman, sekaligus mendorong transformasi tata kelola organisasi yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia menjelaskan, tema yang diangkat mengandung empat kata kunci yang saling berkaitan, yakni kepemimpinan adaptif, transformasi tata kelola, resiliensi nasional, dan daya saing global.
Menurutnya, kepemimpinan adaptif merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam membaca perubahan serta menggerakkan tim untuk menyesuaikan pola pikir dan cara kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai serta prinsip organisasi.
Kepemimpinan tersebut menjadi fondasi bagi terwujudnya transformasi tata kelola yang mampu membangun institusi tangguh dan terpercaya. Pada akhirnya, institusi yang kuat dan berintegritas akan turut memperkokoh resiliensi nasional serta meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global.
Harli juga mengingatkan bahwa perkembangan dunia yang semakin dinamis, termasuk disrupsi teknologi, telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Kejahatan kini semakin kompleks, bersifat lintas negara, serta memanfaatkan teknologi digital dan aset kripto.
Karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh terpaku pada pola kerja konvensional. Perubahan harus diikuti dengan kemampuan beradaptasi, inovasi, serta peningkatan kompetensi agar Kejaksaan mampu menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin berkembang.
Terlebih, kepastian hukum yang ditegakkan secara adaptif, konsisten, dan berkeadilan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.
Ia turut mengingatkan bahwa Indonesia telah menetapkan arah pembangunan jangka panjang melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 dengan visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan institusi negara yang kuat, profesional, dan didukung penegakan hukum yang berkualitas.
Dalam konteks Kejaksaan, tahun 2026 menjadi momentum penting seiring berlakunya KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sejak 2 Januari 2026.
Pembaruan hukum pidana tersebut, termasuk pengaturan mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP yang baru, menuntut perubahan paradigma penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan, perlindungan korban, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Perubahan ini tidak cukup dijawab dengan menghafal pasal-pasal baru, tetapi menuntut perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara memimpin. Pemimpin adaptif tidak menunggu keadaan menjadi jelas. Pemimpin adaptif bergerak untuk membuat keadaan menjadi jelas,” demikian penekanan Harli dalam pembekalannya.
*Kepemimpinan Adaptif Berlandaskan Nilai BerAKHLAK*
Lebih lanjut, Harli menegaskan bahwa kepemimpinan adaptif memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mewajibkan setiap ASN mengimplementasikan nilai dasar BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Menurutnya, nilai adaptif dan kolaboratif bukan sekadar anjuran, melainkan prinsip yang harus melekat dalam diri setiap insan Adhyaksa.
Oleh karena itu, pelaksanaan PKP bukan sekadar formalitas untuk memenuhi persyaratan jabatan, melainkan investasi institusi dalam menyiapkan pemimpin pengawas yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan menjawab tantangan organisasi.
Kepada para peserta, Harli mengingatkan bahwa pejabat pengawas memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan pimpinan di lapangan. Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri merupakan garda terdepan yang menentukan kualitas pelaksanaan tugas, pelayanan, serta pengendalian mutu di satuan kerja masing-masing.
Kebijakan pimpinan yang baik, menurutnya, tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak diterjemahkan dan dilaksanakan secara tepat oleh jajaran pelaksana.
Karena itu, seorang pemimpin pengawas harus mampu menggerakkan tim, membangun komunikasi, serta memadukan pengalaman para senior dengan energi dan kecakapan digital generasi muda.
“Jadilah pemimpin yang membimbing, bukan hanya pemimpin yang memerintah,” pesannya.
*Tiga Pilar Aksi Nyata Kepemimpinan Adaptif*
Dalam kesempatan tersebut, Harli mengajak seluruh peserta untuk membangun kepemimpinan adaptif dengan berlandaskan doktrin Tri Krama Adhyaksa dan nilai Satya Adhi Wicaksana melalui tiga langkah nyata.
Pertama, akselerasi digital. Harli mendorong peserta meninggalkan ketergantungan terhadap berkas fisik dan mulai menerapkan alur kerja elektronik secara optimal. Pemanfaatan Case Management System serta modernisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus diarahkan untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ketepatan pengambilan keputusan, dan akuntabilitas organisasi.
Kedua, resiliensi institusi dan integritas. Setiap pemimpin pengawas diminta memperkuat pengawasan melekat, melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, serta menerapkan mitigasi risiko secara cepat dan terukur.
Harli juga menekankan pentingnya sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk perbuatan tercela aparatur yang dapat merusak marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.
Menurutnya, pengawasan melekat bukan berarti mencurigai anggota tim, melainkan bentuk kepedulian dan tanggung jawab seorang pemimpin untuk memastikan seluruh tugas berjalan sesuai ketentuan.
Ketiga, sinergi lintas bidang atau Een en Ondeelbaar. Harli mengingatkan bahwa kompleksitas persoalan hukum saat ini tidak dapat diselesaikan dengan bekerja secara parsial.
Seluruh bidang di lingkungan Kejaksaan, mulai dari Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, hingga Perdata dan Tata Usaha Negara, harus membangun koordinasi dan kolaborasi yang solid.
Ia meminta seluruh jajaran menghilangkan ego sektoral karena Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Sinergi tersebut juga perlu diperkuat melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya serta pendampingan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan.
*Aksi Perubahan Harus Berdampak bagi Masyarakat*
Pada bagian akhir pembekalan, Harli memberikan penekanan khusus terkait pelaksanaan Aksi Perubahan yang menjadi salah satu bagian penting dalam PKP.
Ia mengamanatkan agar setiap Aksi Perubahan yang dirancang peserta benar-benar menjawab persoalan nyata di satuan kerja, memiliki keberlanjutan, serta dapat diukur manfaatnya, bukan sekadar menjadi persyaratan untuk menyelesaikan pelatihan.
Peserta diminta memilih permasalahan yang benar-benar dirasakan organisasi dan masyarakat, menggali akar persoalan, berdiskusi dengan mentor, melibatkan staf, serta menetapkan indikator keberhasilan sejak awal.
Aksi Perubahan juga diharapkan berorientasi pada peningkatan akses keadilan, antara lain melalui percepatan penyelesaian perkara dan transparansi pengelolaan barang bukti.
“Jangan membuat Aksi Perubahan hanya untuk lulus pelatihan. Buatlah Aksi Perubahan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Harli menambahkan, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan tugas administratif, tetapi juga dari keberanian melakukan pembaruan, menggerakkan orang lain, mengatasi hambatan, dan menghasilkan perubahan yang memberikan manfaat nyata.
Menutup ceramahnya, Harli menyampaikan empat pesan penting kepada seluruh peserta PKP Angkatan I dan II Tahun 2026, yakni berpikir adaptif, bertindak presisi, bergerak bersama, dan senantiasa menjaga integritas.
Ia mengingatkan agar jangan sampai zaman telah berubah dan hukum telah diperbarui, tetapi pola pikir serta cara kerja aparatur masih tertinggal dalam kebiasaan lama.
“Saudara adalah komandan lapangan insan Adhyaksa. Saudara mengubah kebijakan menjadi kenyataan dan memikul kepercayaan masyarakat,” pesannya.
Melalui pembekalan tersebut, diharapkan para peserta PKP mampu tumbuh menjadi pemimpin pengawas yang tangguh, berintegritas, dan adaptif, sekaligus menjadi motor penggerak perubahan dalam mewujudkan tata kelola Kejaksaan yang profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat.












