dutaberitaNusantara.com , Rokan Hulu (Riau)–
Komitmen Belajar mengajar yang dicangakan pemerintah pusat, khususnya di sekolah Negri di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) patut dipertanyakan. Bagaimana tidak, program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, tidak serta merta mulus hingga ke seluru daerah pelosok Nusantara.
Dimana, dugaan pungutan liar (pungli) berbalut Sumbangan Komite Sekolah diduga masih terus dilakukan oleh SMP N 08 Kunto Darussalam, desa Sei Kuti, kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau, diduga sudah sejak lama.
Ketua Komite Sekolah SMP N 8 Kunto Darussalam, ibu Sundari saat dikonfirmasi dikediamannya, desa Sei Kuti, kecamatan Kunto Darussalam, Jum’at siang 14/3/2025 menuturkan, titik persoalannya, bahwa saat ini jumlah siswa-siswi SMP 8 Kunto Darussalam sekitar 300an orang, dengan tenaga guru Honor sejumlah 25 orang , sementara guru PNS hanya 4 orang, kemampuan Dana BOS hanya mengakomodir 11 guru Honor, sisa 14 orang guru lainnya tentu dari wali murid, sesuai hasil musyawarah Komite diadakan IIuran SPP , saat ini setiap murid dikenakan ini Rp 65 ribu perbulan, tegasnya.
“memang ada guru yang baru-baru ini Lulus P3K, tapi belum gajian, maka kami belum bisa mengurangi SPP murid itu, dan hal itu semua sudah melalui keputusan musyawarah dengan pihak wali murid”, sebut ibu usia diatas 70 tahun itu dengan gaya agresifnya.
” Dan saya mau tau siapa wali murid yang menyampaikan keberatan itu, mestinya ngomong langsung sama kami, bukan ngomong ke wartawan, cetusnya kesal.
Terpisah, Kepala Sekolah SMP N 8 Kunto Darussalam, Panut, yang berulang kali kami hubungi via selulernya guna meminta keterangan hal tersebut, namun pak Kepsek enggan membalas dan berkomentar.
Kadis Disdikpora Rohul Damri Poti, saat diminta tanggapannya menyampaikan, bila sudah keputusan musyawarah Komite dan Orang tua murid, kami dari Dinas tidak bisa intervensi pak, tegasnya.(SB/red)*
