Duta Berita Nusantara | Palembang, Selasa, 17 Maret 2026
Penyaluran bantuan pangan gratis dari PT PUSRI melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) di Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang, menuai sorotan tajam. Selain memicu ketegangan antara sejumlah Ketua RT dan pihak kelurahan, validitas data penerima bantuan kini turut dipertanyakan.
Sejumlah Ketua RT mengaku kecewa lantaran jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data usulan yang telah diajukan sebelumnya. Hal ini menimbulkan polemik dan kekhawatiran akan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan tersebut.
Ketua RT yang terlibat dalam permasalahan ini di antaranya:
Suryadi (RT 26), Mariana (RT 30), Bambang Irawan (RT 27), Alvin Pranata (RT 46), Nuryanto (RT 04), Jumadi selaku Humas RT 15, serta Riza Fahlevie (RT 43).
“Jumlah yang diterima tidak sesuai dengan pengajuan, ini yang membuat kami mempertanyakan dasar pendataannya,” ungkap salah satu Ketua RT saat ditemui di lokasi.
Lebih lanjut, Riza Fahlevie selaku perwakilan Ketua RT menyampaikan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai sepihak oleh pihak kelurahan.
“Kami 7 Ketua RT di Kelurahan 3 Ilir menolak kebijakan sepihak lurah dalam hal penetapan kuota paket bantuan pangan PT PUSRI tahun 2026 sebanyak 65 paket tiap RT. Karena kebijakan tersebut berbeda dengan kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya di ruang rapat TJSL PUSRI,” tegas Riza.
Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa kuota bantuan pangan untuk masing-masing RT disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) di wilayah masing-masing.
“Kesepakatan itu juga diperkuat dengan himbauan melalui grup RT/RW Kelurahan 3 Ilir yang memerintahkan RT untuk segera mengumpulkan data KK sesuai jumlah masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan TJSL PT PUSRI, Raka, menyampaikan bahwa kuota bantuan yang disalurkan telah sesuai dengan data yang diajukan sebelumnya.
“PUSRI sudah memberikan kuota sebesar 4.750 paket sesuai dengan data yang diajukan. Seharusnya jumlah tersebut cukup untuk didistribusikan,” ujar Raka.
Menanggapi polemik yang terjadi, Pimpinan Redaksi Dutaberitanusantara.com, Ki Bagus sangat menyayangkan kejadian tersebut.
“Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Jangan sampai niat suci dan mulia dari PUSRI dalam membantu masyarakat justru ternodai oleh kericuhan yang semestinya bisa dihindari,” ujarnya.
Ia juga mengaku kecewa terhadap sikap Lurah 3 Ilir yang dinilai tidak kooperatif terhadap awak media.
“Kami sangat menyayangkan sikap lurah yang menolak memberikan keterangan kepada awak media Duta Berita Nusantara terkait penyaluran bantuan ini. Padahal, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, penolakan terhadap wawancara bukan kali pertama terjadi.
“Sudah beberapa kali laporan dari awak media kami bahwa lurah 3 Ilir cenderung menolak untuk diwawancarai. Ini tentu menjadi catatan serius dalam upaya keterbukaan informasi publik,” tambahnya.
Sementara itu, Pimpinan Umum Duta Berita Nusantara, Ki Bagus, juga menyampaikan himbauan kepada seluruh pejabat, baik di tingkat daerah maupun kota, untuk menghargai peran pers.
Ia menegaskan bahwa wartawan memiliki fungsi penting tidak hanya dalam menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat.
“Kami menghimbau kepada seluruh pejabat daerah maupun kota di mana saja, bahwa fungsi wartawan selain menulis berita juga sebagai kontrol sosial,” ujarnya.
” Hargai tugas wartawan, Wartawan bukan musuh dan jangan dihalangi dalam memperoleh informasi terkait kejadian ini,” tegas Ki Bagus.
Upaya konfirmasi kepada Lurah 3 Ilir untuk mendapatkan klarifikasi terkait persoalan ini tidak membuahkan hasil. Yang bersangkutan diketahui enggan memberikan keterangan kepada awak media.
Hingga saat ini, bantuan sembako tersebut tidak jadi dikembalikan ke pihak PT PUSRI. Namun, sebagian barang masih berada di kantor lurah sambil menunggu kejelasan terkait mekanisme pendistribusian yang tepat.
Peristiwa ini menjadi perhatian warga, terlebih di momentum bulan Ramadan, di mana bantuan sosial sangat dinantikan. Masyarakat berharap adanya transparansi data dan komunikasi yang baik antara pihak kelurahan, RT, serta perusahaan penyalur bantuan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Kegiatan yang sangat mulia, ternodai dengan kejadian ini.(Timsus/Satgas*)
