Jakarta,- Duta berita Nusantara
Setelah sekian lama menunggu kepastian, siapa gerangan yang akan menjadi nahkoda perahu baru Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Penantian ini seakan menimbulkan marwah kegairaahan akan berkembangnya nilai nilai HAM setelah Hasbullah Fudail diangkat sebagai Pimpinan di bumi Priangan.
Sebagai bentuk tanggung jawab dari konsekuensi pecahnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 (tiga) Pasca Pelantikan Presiden R.I Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yaitu : Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hari ini (Kamis, 13/03/2025) Kementerian Hak Asasi Manusia R.I melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Kantor Wilayah KemenHAM di seluruh Indonesia serta Pejabat Eselon III yang dihadiri Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Kementerian Hak Asasi Manusia dilaksanakan secara Hybrid dari Graha Hak Asasi Manusia Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.
Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat kini terisi lengkap dengan susunan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat Hasbullah Fudail, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Petrus Polus Jadu, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Nurjaman, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Raden Gempur Nanang Prasetya Wibowo.
Menteri Hak Asasi Manusia R.I Natalius Pigai dalam sambutannya menyampaikan Pejabat yang dilantik sekarang adalah 99% adalah yang dari awal sudah berkarir di Hak Asasi Manusia, sehingga kita berharap Pemajuan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama.
Ditambahkan lebih lanjut, kita sekarang sudah siap melayani masyarakat sepenuhnya, Kantor Wilayah yang merupakan perpanjangan tangan dari KemenHAM harus mulai terjun ke lapangan untuk menangani segala permasalahan yang ada kaitannya dengan HAM. Saya mendorong kepada wilayah yang belum memiliki Kantor Wilayah KemenHAM di Indonesia untuk mendorong terbentuknya Kantor Wilayah KemenHAM di setiap Provinsi di Wilayah Indonesia.
Perlu diingat dan dicamkan bahwa Pelantikan ini saya jamin Bebas dari KKN, karena saya mengangkat pejabat ini tidak ada satupun yang saling kenal, saya pastikan ini berdasarkan kemampuan yang dimiliki yang bersangkutan bukan berdasarkan faktor kedekatan apalagi uang.
Natalius Pigai mengingatkan bahwa Pimpinan secara tidak langsung adalah pelayan masyarakat, Pigai menitipkan kepada Jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia untuk jangan pernah mundur untuk membumikan Hak Asasi Manusia di seluruh Wilayah Indonesia.(Burhan)
