BADUNG | Duta Berita Nusantara
Jajaran Imigrasi di Bali menindak 26 warga negara asing (WNA) dalam kurun waktu 31 Oktober hingga 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 orang dideportasi, sementara dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Penindakan tersebut dilakukan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Denpasar terhadap sejumlah WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, overstay, hingga dugaan keterlibatan dalam aktivitas ilegal, Kamis (12/11).
Dari 19 WNA yang dideportasi Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada periode 31 Oktober hingga 6 November 2026, sebanyak 15 orang merupakan warga negara Malaysia. Mereka sebelumnya terjaring operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026 karena penyalahgunaan izin tinggal terkait aktivitas bisnis pinjaman daring.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, menjelaskan bahwa kelima belas WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap, yakni tujuh orang pada Kamis (5/11/2026) dan delapan orang pada Jumat (6/11/2026). Seluruhnya diberangkatkan menggunakan penerbangan AK375 dengan tujuan Kuala Lumpur.
“Sebelumnya mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry) indeks D1,” ungkap Novyandri.
Selain warga negara Malaysia, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi dua WNA asal Rusia berinisial ET dan LK akibat penyalahgunaan izin tinggal.
ET diketahui menyalahgunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan dengan melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan. Sementara itu, LK yang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker diketahui terlibat dalam aktivitas promosi vila melalui akun media sosial Telegram.
Dua WNA lainnya juga dikenai tindakan deportasi. JWF, warga negara Australia, dideportasi pada Selasa (3/11/2026) setelah terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila. Adapun PJL, warga negara Inggris, dideportasi pada Sabtu (31/10/2026) karena telah melewati masa izin tinggal atau overstay selama 65 hari.
Imigrasi Denpasar Tindak Tujuh WNA
Penindakan terhadap WNA juga dilakukan Kantor Imigrasi Denpasar dalam kurun waktu 5 hingga 8 November 2026. Sebanyak tujuh WNA ditindak. Lima di antaranya dideportasi, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada Jumat (6/11/2026).
Kelima WNA yang dideportasi tersebut masing-masing:
1. AJV (46), warga negara Prancis, dideportasi pada 5 November 2026 pukul 19.45 WITA melalui rute Denpasar–Paris karena overstay lebih dari 60 hari.
2. AS (29), warga negara Rusia, dideportasi pada 6 November 2026 pukul 12.00 WITA melalui rute Denpasar–Moskwa karena diduga kuat terlibat dalam aktivitas prostitusi ilegal.
3. AJAO (63), warga negara Australia, dideportasi pada 7 November 2026 pukul 01.00 WITA melalui rute Denpasar–Perth akibat overstay dan tidak bersedia membayar denda beban yang telah ditentukan.
4. JN (35), warga negara Uganda, dideportasi pada 7 November 2026 pukul 00.35 WITA melalui rute Denpasar–Entebbe atas dugaan keterlibatan dalam praktik prostitusi ilegal.
5. LML (32), warga negara Belgia, dideportasi pada 8 November 2026 pukul 00.35 WITA melalui rute Denpasar–Brussel karena dinilai melakukan kegiatan berisiko yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
Sementara itu, dua WNA yang dipindahkan ke Rudenim Denpasar masing-masing berinisial BDC (32), warga negara Nigeria, dan CYA (31), warga negara Ghana. Keduanya diketahui mengalami pelanggaran masa izin tinggal atau overstay, masing-masing selama 120 hari dan 54 hari.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakan hukum keimigrasian, menurutnya, akan terus dilakukan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran.
Imigrasi Bali memastikan bahwa keberadaan orang asing di Pulau Dewata harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Penindakan tersebut menjadi bagian dari komitmen jajaran Imigrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, untuk mengoptimalkan pengawasan serta menghadirkan penegakan hukum keimigrasian yang tegas dan berkeadilan.
