Duta Berita Nusantara | JAKARTA
Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Asep N. Mulyana, menegaskan bahwa menjadi seorang jaksa tidak cukup hanya bermodalkan kecerdasan intelektual, penguasaan ilmu hukum, dan kemahiran dalam menjalankan tugas. Lebih dari itu, seorang jaksa harus memiliki integritas, moralitas, etika, serta hati nurani sebagai landasan utama dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Penegasan tersebut disampaikan Prof. Asep N. Mulyana saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026 di Aula Sasana Adhi Karyya, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Rabu sore (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Jaksa Agung yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Jehezkiel Devy Sudarso. Pembekalan diikuti 501 calon jaksa dan lima calon oditur militer dengan penuh antusias.
Di hadapan para peserta, Prof. Asep mengingatkan agar kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa tidak dipandang sebagai kegiatan formalitas atau sekadar tahapan untuk memperoleh kelulusan. Sebaliknya, seluruh proses pendidikan harus dimaknai sebagai momentum penting untuk membentuk karakter, memperkuat integritas, serta mempersiapkan diri menghadapi tanggung jawab profesi sebagai seorang jaksa.
“Jangan pernah memandang kehadiran saudara di tempat ini sebagai sebuah formalitas seremonial belaka. Jadikan ruang kelas, lapangan upacara, dan setiap tetes keringat selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini sebagai Kawah Candradimuka untuk membentuk karakter dan jati diri saudara sebagai insan Adhyaksa,” tegasnya.
Menurutnya, PPPJ bukanlah akhir dari sebuah proses pembelajaran, melainkan awal perjalanan panjang dalam mengemban profesi dan tanggung jawab sebagai penegak hukum. Berbagai materi akademis, teori, praktik, serta tempaan fisik dan mental selama mengikuti pendidikan di Badiklat merupakan bekal awal sebelum para calon jaksa terjun langsung menghadapi dinamika penegakan hukum di tengah masyarakat.
Ia menekankan, para calon jaksa harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, termasuk perubahan global dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
“Saudara dipersiapkan bukan hanya menjadi jaksa yang matang dari sisi keilmuan, memahami peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemahiran dalam menangani perkara. Namun, saudara juga harus siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk tantangan global yang terus berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jampidum periode 2024- Juli 2026 menjelaskan bahwa konsep jaksa paripurna harus tercermin dari kemampuan menyeimbangkan tiga aspek utama, yakni knowledge, skill, dan hati nurani yang dipimpin oleh integritas, moralitas, serta etika.
Aspek knowledge berkaitan dengan kecerdasan intelektual, wawasan, dan penguasaan ilmu hukum sebagai fondasi dalam melaksanakan tugas. Sementara skill merupakan kemahiran profesional yang harus terus diasah dan diterapkan secara tepat dalam praktik penegakan hukum.
Adapun hati nurani menjadi landasan moral agar setiap kewenangan dan tindakan jaksa senantiasa berorientasi pada keadilan, bukan semata-mata menjalankan ketentuan hukum secara formal. Ketiga aspek tersebut harus berjalan seimbang dan diperkuat dengan integritas, moralitas, serta etika.
“Jabatan dan profesi jaksa memiliki peran yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan terhadap berbagai penyimpangan. Di antara idealisme dan realitas, sikap moral serta hati nurani menjadi kunci dalam menjalankan tugas profesi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Jaksa Agung juga mengingatkan bahwa kecerdasan dan kemampuan akademis saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai jaksa yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penekanan Jaksa Agung yang senantiasa mengutamakan integritas, moralitas, dan etika dalam membangun sosok jaksa yang dapat dipercaya.
“Jaksa Agung sering menyampaikan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya jaksa yang pintar atau memiliki knowledge yang kuat. Yang dibutuhkan adalah jaksa yang memiliki integritas, moralitas, dan etika,” jelas Prof. Asep.
Ia pun meminta para peserta untuk terus mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak agar mampu menjawab tuntutan penegakan hukum di tengah perubahan zaman. Menurutnya, pendidikan di Badiklat memang menjadi sarana pembentukan awal, tetapi keberhasilan membangun kualitas diri tetap bergantung pada kemauan masing-masing individu untuk terus belajar dan menempa diri.
“Anda sendirilah yang akan membentuk diri Anda. Anda sendiri yang akan menempa dan berkompetisi dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain,” pesannya.
Menutup pembekalannya, Prof. Asep mengajak seluruh peserta untuk benar-benar memaknai proses pendidikan yang sedang dijalani serta mempersiapkan diri menjadi jaksa yang mampu menjawab kepercayaan masyarakat dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.
Ketika ditanya mengenai kesiapan untuk ditempatkan dan mengemban amanah sebagai jaksa di tengah masyarakat, seluruh peserta PPPJ Angkatan LXXXIII Gelombang II serentak menjawab, “Siap!”
Jawaban tersebut menjadi penegasan semangat para calon jaksa untuk menjalani tahapan berikutnya sebagai insan Adhyaksa. Harapannya, dari Kawah Candradimuka Badiklat Kejaksaan RI akan lahir jaksa-jaksa paripurna yang tidak hanya cerdas dan profesional, tetapi juga berintegritas, menjunjung tinggi moralitas, serta senantiasa mengedepankan hati nurani dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
