Duta Berita Nusantara | Palembang
MENELAN BULAT-BULAT
Konsekuensi dari Pilihan Kita Sendiri
Oleh: Shintalya Azis
Aku, kamu, kita, hampir semua rakyat tidak lagi tahu harus tertawa, menghela napas, atau sekadar menggelengkan kepala ketika mendengar pernyataan para pejabatnya sendiri.
Di tengah kabut asap yang mengganggu pernapasan, aktivitas, dan kenyamanan hidup, kita justru disuguhi penjelasan bahwa roda kehidupan masyarakat masih berjalan normal. Kepala BNPB, Suharyanto, menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas bersama Presiden pada 23 September 2026 yang lalu. Setelah menuai kritik, ia mengklarifikasi bahwa kata normal merujuk pada aktivitas dasar seperti lalu lintas dan perdagangan, sekaligus meminta maaf atas pilihan katanya yang menimbulkan persepsi keliru.
Secara administratif, toko yang masih buka memang dapat menjadi indikator aktivitas ekonomi. Jalan yang masih dilalui kendaraan juga dapat menunjukkan bahwa mobilitas belum sepenuhnya terhenti. Namun, apakah aktivitas yang masih berlangsung otomatis berarti kehidupan masyarakat baik-baik saja?
Bukankah ada perbedaan antara tetap beraktivitas dan menjalani kehidupan dengan aman, nyaman, serta sehat?
Rakyat yang tetap pergi bekerja bukan berarti tidak sesak menghirup udara. Anak-anak yang masih bersekolah bukan berarti terbebas dari risiko kesehatan. Pedagang yang tetap membuka toko bukan berarti tidak menanggung kerugian akibat kondisi lingkungan yang memburuk.
Kehidupan yang terus berjalan tidak selalu berarti kehidupan yang baik-baik saja.
Gubernur Sumatera Selatan mengulang kembali pernyataannya dalam suatu wawancara saat menghadiri sidang paripurna HUT Kota Prabumulih pada 19 Oktober 2026, bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berbeda dengan penanganan kabut asap.
Secara ilmiah, penjelasan itu benar. Karhutla merupakan peristiwa kebakaran, sedangkan kabut asap adalah kondisi ketika asap dan partikel pencemar menyebar di udara. Asap bahkan dapat bertahan dan bergerak ke wilayah lain meskipun titik api mulai berkurang.
Namun, bagi kita, masyarakat yang setiap hari menghirup udara tercemar, persoalan utamanya bukan semata-mata perbedaan istilah. Kami ingin tahu kapan udara kembali bersih, bagaimana kesehatan kami dilindungi, dan tindakan apa yang dilakukan agar peristiwa serupa tidak terus berulang.
Penjelasan teknis tentu kami perlukan. Akan tetapi, penjelasan teknis yang tidak disertai empati, tindakan nyata, dan ukuran keberhasilan yang dapat dirasakan oleh kami sebagai anggota masyarakat terdengar seperti upaya menjelaskan keadaan yang kami alami, bukan menyelesaikan persoalan.
Dry ice yang sudah dinyatakan Pak Gubernur berhasil mengatasi kabut asap bukan suatu kebahagiaan bagi masyarakat yang telah berbulan-bulan menderita. Dan kini, masyarakat harus kembali meneguk penjelasan dengan gaya yang jauh dari rasa simpati.
Wajar bila masyarakat menuntut hak asasi untuk mendapatkan kembali langit biru, udara bersih, dan penindakan atas kejahatan terstruktur yang didiamkan saja, atau setidaknya mendapatkan penjelasan tentang penyebab semua hal ini.
Ini kemudian melebar menjadi persoalan komunikasi pejabat publik: benar secara terminologi belum tentu tepat secara komunikasi.
Pejabat berbicara menggunakan data, indikator, dan definisi. Rakyat menilai berdasarkan apa yang mereka hirup, lihat, rasakan, dan alami. Keduanya seharusnya dipertemukan melalui informasi yang jujur, utuh, dan manusiawi, bukan dipertentangkan seolah-olah pengalaman rakyat dapat dikesampingkan hanya karena suatu indikator masih menunjukkan keadaan terkendali.
Tentu saja, tidak semua pernyataan yang kontroversial dimaknai sebagai meremehkan penderitaan masyarakat. Ada konteks, batasan data, dan pertimbangan teknis yang perlu dipahami. Namun, justru karena jabatan publik membawa tanggung jawab besar, setiap kata, ekspresi, dan cara penyampaian harus diperhatikan.
Semestinya, pilihlah pernyataan dengan kesadaran bahwa di balik angka dan laporan terdapat manusia yang menanggung dampak kebijakan. Sampaikan dengan berpihak pada posisi rakyat. Pada posisi berempati, bukan eksplanasi.
Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang sekadar pandai merangkai penjelasan. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu membaca keadaan, mengakui persoalan, mengambil keputusan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya.
Sayangnya, kita sering kali baru menyadari betapa pentingnya kualitas kepemimpinan setelah berbagai konsekuensinya hadir di depan mata. Ketika pernyataan kontroversial bermunculan, ketika kebijakan menimbulkan perdebatan, atau ketika persoalan yang seharusnya ditangani justru memunculkan penjelasan demi penjelasan, kita kembali bertanya: mengapa bisa begini? Padahal, ada satu kenyataan yang tidak dapat kita hindari.
Dalam sistem demokrasi, pemimpin memperoleh mandat melalui pilihan rakyat. Pada saat pemilihan umum, kita memiliki kesempatan untuk menimbang rekam jejak, kapasitas, integritas, gagasan, serta kemampuan seseorang dalam memimpin.
Kita menentukan pilihan dengan harapan, pertimbangan, dan mungkin juga emosi. Setelah hasil pemilihan ditetapkan, pilihan itu menjadi bagian dari perjalanan bersama sebagai sebuah bangsa.
Mandat rakyat melahirkan kewajiban untuk bekerja secara transparan, melayani dengan empati, dan bersedia dievaluasi. Rakyat berhak mempertanyakan kebijakan, menuntut perbaikan, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Namun, kita juga perlu berani melakukan introspeksi. Jangan sampai ketika hasilnya tidak sesuai harapan, kita hanya sibuk menyalahkan keadaan, sementara lupa bahwa dahulu kita turut menentukan arah perjalanan ini.
Kita boleh kecewa. Kita boleh mengkritik.
Kita boleh menuntut perubahan.
Tetapi ingat!
Kita juga harus belajar dari pilihan yang telah kita ambil agar kesalahan yang sama tidak berulang pada kesempatan berikutnya.
Demokrasi bukan hanya tentang hak memilih, melainkan juga tentang kesadaran atas konsekuensi pilihan.
Maka, aku, kamu, dan kita semua harus menerima kenyataan yang telah ditetapkan melalui proses demokrasi. Kita harus menghadapi kebijakan yang lahir dari kepemimpinan pilihan kita sendiri, termasuk ketika kebijakan itu mengecewakan dan pernyataan para pejabatnya membuat kita menghela napas panjang.
Lihatlah, akhirnya rakyat harus menelan bulat-bulat hasil keputusannya sendiri saat pemilihan umum.
Bukan kita tidak boleh mengeluh, menyesal, dan akhirnya menyalahkan diri sendiri. Bukan pula karena pejabat selalu benar. Melainkan karena memang setiap pilihan mempunyai konsekuensi, dan kedewasaan berdemokrasi menuntut kita berani mengakui bahwa ada bagian kita di dalamnya.
Hari ini kita menanggung akibat pilihan kemarin. Esok, kita akan menentukan apakah pelajaran hari ini cukup berharga untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana.
Jangan sampai kita terus-menerus menelan kekecewaan yang sama, hanya karena berkali-kali lupa mengunyah pertimbangan sebelum menentukan pilihan.
