Jakarta | Duta Berita Nusantara
Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses penanganan perkara tindak pidana korupsi berjalan secara profesional, independen, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dalam Siaran Pers Nomor 274/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2026, yang diterbitkan di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Menurut Menko Polkam, pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses penegakan hukum yang sedang berlangsung, sekaligus memastikan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Ia menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum merupakan kunci utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif serta mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif,” tegas Djamari Chaniago.
Menko Polkam menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong terbangunnya komunikasi yang baik antarinstansi penegak hukum guna menghindari potensi kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas. Dengan koordinasi yang kuat, proses penegakan hukum diyakini akan berjalan lebih optimal dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi, Menko Polkam juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi maupun narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, mengganggu situasi yang kondusif, bahkan dapat menghambat proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
“Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya mekanisme hukum yang berlaku. Seluruh aparat penegak hukum diberikan ruang untuk menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan maupun intervensi sehingga proses hukum dapat berlangsung objektif dan berkeadilan.
Menanggapi meningkatnya jumlah perkara dugaan korupsi yang berhasil diungkap dalam beberapa waktu terakhir, Menko Polkam menilai kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa praktik korupsi semakin meningkat. Sebaliknya, hal itu mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan, dan memberantas korupsi secara menyeluruh.
“Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Menko Polkam juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, bersikap objektif dalam menyikapi setiap perkembangan perkara, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memastikan akan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi bersama seluruh kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum di bawah lingkup koordinasinya guna mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, M.MDS, menyampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mengawal proses penegakan hukum secara profesional dan mengedepankan koordinasi lintas lembaga sebagai fondasi dalam menciptakan sistem hukum yang kuat, kredibel, dan dipercaya masyarakat.
Sumber: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI
