PALEMBANG | Duta Berita Nusantara
Strategi dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan: Jangan Tunggu Asap Menjadi Pekat, Masyarakat Menderita Penyakit
Oleh: Kibagus Arfan Hasbullah
( Pimpinan Umum Media Pers Online Duta Berita Nusantara/ Badan Pengawas Nusantara Hijau Bersatu Indonesia/Pegiat ANTI KORUPSI/Penulis Cerpen Rekor Muri Anti Korupsi 2026)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan munculnya api di kawasan hutan maupun perkebunan. Dampaknya dapat meluas menjadi persoalan lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi hingga kualitas kehidupan warga.
Ketika asap mulai menyelimuti permukiman dan kualitas udara memburuk, persoalan karhutla berubah menjadi persoalan publik yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.
Berdasarkan data kualitas udara yang menjadi materi dalam tulisan ini, kondisi Palembang pada awal Oktober 2026 sempat berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan pada 30 September 2026, BMKG mencatat konsentrasi PM2.5 di Stasiun Musi 2 mencapai 699,5 µg/m³ sekitar pukul 04.00 WIB. Pada 1 Oktober pukul 03.00 WIB, angkanya masih mencapai 581,2 µg/m³. Angka di atas 250,5 µg/m³ masuk kategori berbahaya menurut klasifikasi yang diberitakan berdasarkan data BMKG.
Kondisi tersebut menjadi alarm bahwa persoalan karhutla tidak cukup hanya ditangani ketika api sudah membesar.
Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum kebakaran terjadi.
Asap Mulai Terlihat di Ruang Pelayanan Kesehatan
Dampak kesehatan menjadi salah satu indikator yang tidak boleh diabaikan.
Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat puluhan ribu kasus ISPA selama periode 1–21 September 2026. Kasus tersebut ditangani melalui jaringan beberapa rumah sakit dan puskesmas di Kota Palembang. peningkatan kasus terjadi ketika kabut asap menjadi persoalan di wilayah tersebut. Seluruh kasus tersebut mendapatkan penanganan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit.
Angka tersebut memberikan gambaran mengenai besarnya beban gangguan pernapasan yang harus ditangani sistem pelayanan kesehatan.
Ada warga yang datang berobat. Ada keluarga yang harus membawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Ada pasien yang membutuhkan rawat jalan, bahkan ada yang harus mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Di situlah biaya sosial karhutla mulai terlihat. Jangan Hanya Menghitung Hektare yang Terbakar
Selama ini keberhasilan penanganan karhutla sering dilihat dari jumlah titik api, luas lahan terbakar dan jumlah personel yang dikerahkan.
Padahal ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting:
Berapa banyak warga yang terdampak?
Berapa banyak masyarakat mengalami gangguan pernapasan?
Berapa besar beban fasilitas kesehatan?
Berapa lama masyarakat harus menghirup udara tercemar?
Dan yang juga harus ditanyakan:
Seberapa efektif anggaran yang digunakan untuk mencegah dan menangani karhutla?
Justru keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang publik digunakan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.
Anggaran Karhutla Harus Transparan dan Akuntabel
Penanganan karhutla membutuhkan anggaran untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pencegahan, edukasi, pemantauan titik panas, patroli, kesiapsiagaan personel, peralatan pemadaman, operasional lapangan hingga penanganan dampak terhadap masyarakat.
Karena menyangkut uang publik, penggunaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai:
berapa anggaran yang dialokasikan
program apa yang dibiayai
siapa pelaksana program
wilayah mana yang menjadi sasaran
berapa anggaran yang direalisasikan
serta apa hasil yang telah dicapai.
Transparansi bukan berarti mencari kesalahan.
Transparansi adalah mekanisme agar publik dapat mengetahui apakah anggaran benar-benar digunakan sesuai tujuan.
Jika anggaran digunakan untuk pencegahan, maka masyarakat perlu melihat bagaimana program tersebut dijalankan.
Jika digunakan untuk peralatan pemadaman, harus ada kejelasan mengenai pengadaan, distribusi dan pemanfaatannya.
Begitu pula anggaran untuk pemulihan lingkungan dan penanganan masyarakat terdampak harus mempunyai tujuan serta ukuran hasil yang jelas.
Jangan Sampai Anggaran Besar, Dampaknya Kecil
Ketika masyarakat menghadapi kualitas udara yang memburuk dan fasilitas kesehatan menangani ribuan kasus ISPA, evaluasi terhadap efektivitas program penanganan karhutla menjadi penting.
Pertanyaannya bukan hanya:
“Berapa besar anggaran yang telah dikeluarkan?”
Tetapi:
“Apa hasil yang telah dicapai?”
Berapa banyak titik rawan yang berhasil dicegah?
Berapa banyak patroli dilakukan?
Seberapa cepat laporan kebakaran ditindaklanjuti?
Bagaimana kesiapan peralatan dan personel?
Berapa banyak masyarakat mendapatkan edukasi?
Dan yang paling penting:
Seberapa besar dampak kesehatan dan lingkungan berhasil ditekan?
Keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dan lingkungan.
Pencegahan Harus Dimulai dari Hulu
Sosialisasi mengenai bahaya karhutla perlu dilakukan secara masif, termasuk pendidikan sejak dini di sekolah dan lingkungan masyarakat.
Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai cara mengelola lahan tanpa pembakaran.
Kampanye tanpa bakar harus menjadi bagian dari gerakan bersama, terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan karhutla.
Pencegahan bukan hanya tugas pemerintah.
Masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran juga memiliki peran penting dalam mengenali potensi bahaya sejak awal.
Penegakan Hukum Harus Berjalan
Pencegahan membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan yang melanggar ketentuan.
Pengawasan terhadap pengelolaan kawasan harus dilakukan secara konsisten.
Apabila ditemukan pelanggaran, proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan lahan tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat dan lingkungan.
Deteksi Dini Menjadi Kunci
Karhutla dapat berkembang dengan cepat.
Karena itu, pemantauan titik panas, teknologi satelit, drone dan patroli lapangan perlu menjadi bagian dari sistem deteksi dini.
Semakin cepat api diketahui, semakin besar peluang untuk menangani kebakaran sebelum meluas.
Pemerintah dan Masyarakat Harus Berkolaborasi
Strategi pencegahan karhutla tidak akan maksimal apabila hanya dibebankan kepada pemerintah atau petugas pemadam.
Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan lingkungan.
Pemerintah daerah dapat memperkuat peran desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan komunitas lokal.
Masyarakat bukan sekadar penerima informasi. Masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pencegahan.
Pengelolaan Lahan Harus Berkelanjutan
Persoalan karhutla juga berkaitan dengan bagaimana manusia mengelola lahan.
Praktik pertanian tanpa bakar atau zero burning dapat terus didorong.
Kawasan gambut juga membutuhkan pengelolaan yang memperhatikan karakteristik ekologisnya.
Sebab ketika lingkungan rusak, dampaknya pada akhirnya kembali kepada manusia.
Kualitas Udara Adalah Alarm Bersama
Ketika kualitas udara mencapai kategori berbahaya, persoalan karhutla berubah menjadi persoalan kesehatan masyarakat.
PM2.5 merupakan partikulat sangat kecil yang dapat masuk ke saluran pernapasan ketika terhirup. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan informasi kualitas udara dan mengikuti anjuran kesehatan ketika kondisi memburuk.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan masyarakat dengan gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian khusus.
Namun perlindungan masyarakat tidak boleh berhenti pada penggunaan masker.
Sumber persoalannya juga harus ditangani.
Enam Pilar yang Harus Berjalan Bersamaan
Pencegahan karhutla membutuhkan setidaknya enam pilar:
1. Pencegahan dan edukasi
Membangun kesadaran masyarakat dan mendorong pengelolaan lahan tanpa bakar.
2. Penegakan hukum
Memastikan aturan mengenai pembakaran dan pengelolaan lingkungan ditegakkan.
3. Deteksi dini dan pengawasan
Memanfaatkan teknologi dan memperkuat patroli kawasan rawan.
4. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat
Membangun sistem pencegahan yang melibatkan seluruh elemen.
5. Pengelolaan lahan berkelanjutan
Menjaga produktivitas lahan sekaligus melindungi lingkungan.
6. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
Memastikan uang publik digunakan sesuai tujuan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Menunggu Asap Menjadi Pekat, Masyarakat Menjadi Korban
Karhutla bukan hanya persoalan ketika api sudah terlihat.
Persoalan sebenarnya dimulai jauh sebelumnya, ketika pencegahan tidak dilakukan, pengawasan lemah, edukasi tidak menjangkau masyarakat atau pengelolaan lahan dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Ketika asap sudah memenuhi udara dan masyarakat mulai memenuhi ruang pelayanan kesehatan, berarti ada harga sosial yang sedang dibayar.
Karena itu, kita perlu melihat karhutla secara lebih luas:
Api harus dicegah.
Hutan harus dijaga.
Masyarakat harus dilindungi.
Anggaran harus transparan.
Dan setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya berapa banyak api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga seberapa banyak kebakaran dapat dicegah, seberapa terlindungi masyarakat, dan seberapa bertanggung jawab uang publik digunakan.
“Jangan hanya hitung luas lahan yang terbakar. Hitung pula dampak kesehatan masyarakat, efektivitas pencegahan, dan setiap rupiah anggaran yang digunakan.”
Cegah karhutla. Jaga hutan. Lindungi kehidupan. Wariskan bumi yang lebih baik.
DUTA BERITA NUSANTARA
Integritas dalam Informasi, Kepedulian untuk Negeri
Catatan Redaksi
Data ISPA dalam tulisan ini bersumber dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Palembang yang diberitakan pada media pers September 2026.
