BANDUNG | Duta Berita Nusantara
Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan di Kota Bandung, Kamis (25/6/2026).
Acara pengukuhan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM), Irdam III/Siliwangi, Ketua DPRD Jawa Barat, unsur Forkopimda, para kepala daerah, jajaran pengurus APINDO, serta para pengusaha dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Pengukuhan kepengurusan baru APINDO Jawa Barat menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha guna mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Ketua DPP APINDO Jawa Barat periode 2026–2031, Ning Wahyu Astutik, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan APINDO sebagai organisasi yang semakin solid dalam memperjuangkan kepentingan dunia usaha sekaligus mendukung program pembangunan pemerintah.
“APINDO Jawa Barat siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ning Wahyu Astutik.
Sementara itu, Ketua Umum APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan bahwa Jawa Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan industri nasional. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan para pelaku usaha agar potensi tersebut dapat dimaksimalkan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan pesan tegas kepada para pengusaha agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi daerah tempat mereka menjalankan usahanya.
KDM mengingatkan pentingnya memegang prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Menurutnya, setiap pengusaha yang beroperasi di Jawa Barat harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kalau berusaha di Jawa Barat, maka pajaknya juga harus dibayarkan di Jawa Barat. Perizinannya juga harus di Jawa Barat. Jangan sampai usahanya di sini, tetapi manfaat administrasi dan fiskalnya justru dinikmati daerah lain,” tegas KDM.
Selain itu, KDM juga menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat.
“Perusahaan harus melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerjanya. Orang Jawa Barat harus bisa survive di rumahnya sendiri dan menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Menurut KDM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, upaya tersebut memerlukan dukungan nyata dari sektor industri.
“Pemerintah terus membangun infrastruktur yang baik dan berupaya menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat. Namun pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kontribusi nyata dari sektor industri dan para pelaku usaha,” katanya.
KDM berharap APINDO Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ning Wahyu Astutik mampu menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Barat.
Dengan mengusung tema “Dari Jawa Barat untuk Indonesia: Pengusaha Kuat, Industri Hebat, Ekonomi Berkelanjutan”, pengukuhan DPP APINDO Jawa Barat periode 2026–2031 diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran dunia usaha sebagai motor penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
